10 contoh peraturan daerah. 9 Tahun 1967 UU No. 10 contoh peraturan daerah

Untuk itu, kami menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Syariah tersebut adalah Peraturan Daerah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 mengenai hierarki perundang-undangan,. 265. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan (“Perda Kota Depok 13/2013”) 2. 4. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Pelaporan, Pembayaran Pajak Daerah Non Pajak Bumi Dan Bangunan / Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Melalui Sistem Online Dan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Daerah Secara Online. go. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri. Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II DESTINASI PARIWISATA BAB III NDUSTRI PARIWISATA Pasal 40 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Berbagai pemberitaan dan laporan. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota Bandung Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Sumber Daya Kesehatan Di. 3 halaman. Komnas Perempuan mencatat terdapat lebih dari 400 peraturan daerah yang dianggap diskriminatif, termasuk jam malam untuk perempuan dan larangan waria bekerja di salon. 22 tahun 1948. , M. Pemberian kewenangan membuat perda menunjukkan adanya peluang bagi daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri demi memajukan dan memberdayakan daerahnya. Status Akhir : Berlaku. Produk Peraturan daerah (Perda)1, merupakan kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). . 7 September 2023. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2023. SEMARANG - Lima Peraturan Daerah (Perda) resmi dicabut dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jateng, Senin (27/5/2019). Download. 9. PENDAHULUAN Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah. Peraturan Daerah meliputi Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. H. Peoduk Hukum Daerah yang diselenggarakan oleh Unit Perancangan Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana pada tanggal 21-22 Maret 2017. mencabut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Pada Bab III, Pasal 10 s/d Pasal 18 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 TahunCATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022. PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA, dengan perubahan sebagai berikut : Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. 12. Peraturan Daerah No. TENTANG DATABASE PERATURAN. PERATURAN DAERAH. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 3. 22. 12. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PADANG TAHUN 2010-2030, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT : Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. 10, LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 3. 7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan. : Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. 12 Tahun 2011. Pembentukan peraturan daerah (perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 7 Tahun 2022. Peraturan Daerah Provinsi (PERDA-PROV) 1 / 2007. Fungsi Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8); 13. Peraturan berikut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku a. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2011. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan. 1. Subjek : -. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah. Pasal 7 UU 12/2011 mengatur bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk. Vihara di Jawa Timur sediakan makanan berbuka puasa Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2023. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor. KOTA MANADO2014/NO. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2023. . Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 - 92); 3. Daerah adalah Kabupaten Bogor. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah; 2. NO. keputusan bupati. PERPARKIRAN - PENYELENGGARAAN. D. pdf. Baik perundang-undangan maupun peraturan daerah. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang- undangan peraturan daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. 9. : Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Di sisi lain, berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU 5/1986 mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara. com - Peraturan daerah (perda) ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Perda Nomor 9 Tahun 2022. Perda dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah provinsi, kabupaten, atau kota. jdih pemerintah kota bandung pembentukan forum komunikasi anak kota bandung periode tahun 2015 2017. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri 1 50 downloads. Contoh Agenda Kegiatan 1. Selain itu, Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda yang bertentangan dengan peraturan di atasnya. Oleh karena itu, perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. untuk memudahkan tenaga perancang Peraturan Daerah (legal drafter) dalam menyusun dan menarik norma. Subbagian Hukum Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Tuliskan 5 contoh perda - 3967355. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014; 10. produk Hukum Desa adalah peraturan perundang-undangafi pada tingkat desa yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersan:oa KepaJa Desa, peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa yang diterbitkan dal'am rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah " 11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 13 Tahun 2014 Tentang PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNO DEFFICIENCY SINDROME. PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PONTIANAK, Menimbang : a. daerah, yakni Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. 89-92. 2. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Peraturan Daerah Pengertian Peraturan Daerah. Peraturan daerah dibentuk dengan dasar asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain: Memihak kepada kepentingan rakyat Menjunjung tinggi hak asasi manusia Berwawasan lingkungan dan budaya Pembentukan Dana Cadangan untuk Membiayai penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara. UU 12/2011 kemudian juga memberikan contoh yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945 hingga peraturan daerah kabupaten/kota serta peraturan perundang-undangan lainnya. UU No. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan hukum daerah beserta peraturan pelaksanaannya. 2. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pencabutan Perda tersebut diprakarsai. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2020. (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (L embaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 1999 Nomor 1 Seri C); 23. 12. Tetapi dalam kaitannya dengan konstitusionalitas (formil dan materiil) peraturan daerah, maka sebenarnya yang berwenang menguji adalah Mahkamah Agung. KOMPAS. 9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan; 2. Diterangkan Kemenkumham, setidaknya ada empat fungsi Perda: 1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019-2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LABUHANBATU SELATAN, Menimbang : a. Contoh Pemberitahuan Perintah Pegawai 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber. 2021. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan. A. 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; Mengingat : l. 6 Tahun 2022. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah mengenai jenis Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) masih tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang ini;Lingkungan Pemerintah Daerah; 10. 11. Pasal 7 UU 12/2011 mengatur bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pembentukan peraturan daerah dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi maupun kabupaten/kota. 3. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang ketersediaannya perlu dijamin guna mempertahankan kelangsungan hidup dan kesejahteraan. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2022. Merumuskan Norma Hukum secara Baik 66Komnas Perempuan mencatat terdapat lebih dari 400 peraturan daerah yang dianggap diskriminatif, termasuk jam malam untuk perempuan dan larangan waria bekerja di salon. Salah satu yang lembaga yang sering menyoroti Perda diskriminatif ini adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Dasar Konstitusional Peraturan Daerah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Judul. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2022. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 06). : Bali (Provinsi) Singkatan Jenis. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021. Selain itu, Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda yang bertentangan. 4. Hingga kini Pemprov DKI. Pada Judul Peraturan Daerah perubahan ditambahkan frase. Pengertian PERDA. Menurut Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, banyak terdapat peraturan daerah ataupun kebijakan yang. Peraturan Gubernur yang mengatur Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah. Peraturan daerah (perda). Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan di atasnya, sehingga Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KartuPeraturan Daerah Provinsi (PERDA-PROV) (9) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (PERDA-KAB/KOTA) Peraturan Gubernur (PERGUB) Keputusan Gubernur (KEPGUB) Intruksi Gubernur (INGUB) Peraturan Bupati / Walikota. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan menurut Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2004 adalah. daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. com I. 1. pdf: Berlaku: Lihat Rincian: Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2023 : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2023 Tentang PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN. 18. 000Peraturan Daerah (PERDA) NO. Pemerintah Daerah adalah. PERATURAN DAERAH Tahun 2021 No 12. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 60 BAB VIII JENIS NORMA, PERUMUSAN NORMA, DAN BAHASA SERTA PERANCANGAN UNTUK PENEGAKAN HUKUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN A. Pasal 6 Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan. Perda-perda di. 000,- Percontoh d. 22. Dalam proses pembentukannya telah. 6 Tahun 2022. Peraturan Perundang-undangan. Jakarta -. Perda adalah penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi Paling lambat akhir Desember (31 Desember) 13. Nantinya MK yang akan menilai keberlakuan suatu pasal. 11. Peraturan Daerah No. Bupati adalah Bupati Batang. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 pada Pasal 9 mencantumkan biaya pembuatan akta kelahiran. Download. b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Lembaran Negara Nomor 4587); 6. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU N0. kembali dalam peraturan daerah, baik itu peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten setelah sebelumnya sudah diatur dengan rinci dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta pembentukan peraturan daerah yang tidak didasarkan oleh pemberian kewenangan namun karena alasan kebutuhan daerah, sehingga menambah daftar. Pengertian PERDA. Merumuskan urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dalam hal terdapat perubahan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021. . Peraturan Desa/peraturan yang setingkat adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama. Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah. Karenanya, Perda secara langsung terintegrasi dari peraturan perundang-undangan di. 50. » INFO PENTING: Yth. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota Bandung Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Sumber Daya Kesehatan Di Kota Bandung Peraturan Daerah Kota. TENTANG DATABASE PERATURAN. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”), materi muatan baik Peraturan Daerah (“Perda”) Provinsi maupun Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan ”Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.